Thursday, 31 January 2013

DAMPAK PENAMBANG PASIR MEKANIS SUNGAI BRANTAS DI KEDIRI



DAMPAK PENAMBANGAN PASIR MEKANIS 
SUNGAI BRANTAS DI KEDIRI

Hendra Dwi Purnama
Universitas Negeri Malang
ABSTRAK: Studi ini dilakukan karena maraknya penambangan pasir mekanis sungai Brantas di Kediri. Dalam hal ini menitik beratkan pada dampak yang  ditimbulkan akibat penambangan pasir secara mekanis di sungai Brantas. Sungai Brantas mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Jawa Timur, namun akhir-akhir ini penambangan pasir secara mekanis marak keberadaannya di sepanjang aliran sungai Brantas khususnya di Kota Kediri. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat dari penambangan pasir secara mekanis.
Kata kunci:Sungai Brantas, Penambangan Pasir Mekanis, Dampak.

            Sungai Brantas mempunyai manfaat atau nilai kegunaan yang sangat besar. Manfaat pembangunan antara lain: pengendalian banjir 50 tahunan di sungai utama yang mengurangi luas genangan sekuas 80.000 ha; irigasi untuk sawah seluas 345.000 ha dimana 83.000 ha berupa irigasi teknis langsung dari sungai induk (2,5 miliar m³ per-tahun), energi listrik 1.000 giga-W-jam per-tahun, suplai air baku untuk industri 130 juta m³ per-tahun dan domestik 240 juta m³ per-tahun. (Perum Jasa Tirta, 2012).
            Namun akhir-akhir ini penambangan pasir mekanis sungai Brantas kian  marak keberadaannya khususnya di Kota Kediri. Ada belasan titik penambangan pasir secara mekanis di Kota Kediri dan masih banyak lagi keberadaannya di Kabupaten Kediri. (Surya Online, 2011). Penambangan ini semakin tidak terkendali dan semakin banyak keberadaannya. Hampir di setiap pinggiran sepanjang aliran sungai Brantas di Kediri terdapat atau kita jumpai penambang pasir secara mekanis.
            Banyak dampak yang ditimbulkan akibat dari penambangan pasir secara mekanis di sungai Brantas baik dampak yang sudah terjadi maupun dampak yang akan terjadi. Dampak yang ditimbulkan akan semakin parah apabila masalah ini tidak segera diatasi. Dan tentu meresahkan waga sekitar atau pemukiman yang berada di sepanjang aliran sungai Brantas.
            Masalah ini harus segera diatasi untuk mencegah dampak kerusakan yang parah. Apabila tidak segara diatasi, masalah ini akan menjadi masalah yang kompleks bagi kehidupan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari aliran sungai Brantas. Banyak pihak yang harusnya terlibat untuk mengatasi masalah ini.
Sungai Brantas
            Sungai Brantas adalah sebuah sungai di Jawa Timur yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo.Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu) yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuno, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua manjadi Kali Mas (ke arah Surabaya) dan Kali Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo). Kali Brantas mempunyai DAS seluas 11.800 km² atau ¼ dari luas Provinsi Jatim. Panjang sungai utama 320 km mengalir melingkari sebuah gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm per-tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan pertahun rata-rata 12 miliar m³. Potensi yang termanfaatkan sebesar 2,6-3,0 miliar m³ per-tahun. (Jasa Tirta, 2012).
PenambanganPasir di Sungai Brantas
            Upaya pelestarian ekosistem lingkungan tidak kurang-kurangnya didengungkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun himbauan dari masyarakat melalui poster-poster maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia, yang mana manfaatnya juga akan kembali kepada kita semuanya yang memerlukan dan menggunakan lingkungan sebagai sarana dalam kehidupan.
            Namun, usaha positif apa pun yang telah diupayakan selalu ada yang tidak mengikutinya, bahkan malah melanggarnya. Salah satunya yang terjadi di wilayah Kota Kediri, yakni penambangan pasir mekanis. Meski penambangan pasir sudah dinyatakan dilarang dan bagi pelaku penambangan dijerat dengan pidana, ternyata hingga saat ini masih saja marak. Ironisnya, para penegak hukum sepertinya tidak bertindak adil dalam menangani masalah ini. Ada beberapa penambang yang nampak tenang-tenang saja dan terus melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengerukan pasir.
            Aktifitas penambangan pasir mekanis berlangsung di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas wilayah Kabupaten Kediri, mulai Kecamatan Kras hingga Kecamatan Purwoasri. Selain di Kabupaten Kediri, penambangan pasir mekanis di aliran Sungai Brantas, ternyata juga berlangsung di wilayah Kota Kediri. Setidaknya penambangan serupa berlangsung di Kel Manisrenggo, Banjarmlati, Semampir dan Mrican. (Fathurrohman Muhammad, 2012). Penambangan pasir mekanis semakin tidak terkendali dan terus bertambah jumlahnya sepanjang tahun.
 Kronologi Munculnya Penambangan Pasir Mekanis
            Awalnya, penambangan pasir berlangsung secara tradisional, dengan menggunakan serok, para penambangan pasir tradisional mendulang pasir Sungai Brantas. Namun, akhir-akhir ini penambangan pasir tradisional tidak lagi diminati. Perkembangan teknologi membuat cara penambangan pasir bergeser, tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional, akan tetapi beralih menggunakan mesin diesel.
            Dalam satu hari, dari satu titik penambangan pasir dihasilkan 7 truk pasir dengan harga jualnya berkisar antara Rp 200 ribu – 350 ribu per truk. Nilai ini sangat besar, jika dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Salah satu pemilik diesel penyedot pasir di Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo, untuk menjalankan usaha tersebut, hanya mengeluarkan modal sebesar Rp 12 juta untuk menyewa galangan mesin atau konfiyer yang digunakan untuk mengeruk pasir. Satu atau dua bulan modal itu sudah bisa balik. (Fathurrohman Muhammad, 2012)
            Dengan kondisi seperti itu, tidaklah mengherankan bila penambangan pasir mekanis di Sungai Brantas dibidik menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan. Banyak pihak berlomba-lomba menjalankan usaha tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya titik penambangan pasir mekanis. 
Akibat dari Penambangan Pasir Mekanis
            Dibalik menggiurkannya bisnis penambangan pasir mekanis, terselip ancaman bencana, terutama gangguan pada kelestarian ekosistem lingkungan dan keberadaan bangunan di sekitarnya. Salah satunya berupa penurunan dasar Sungai Brantas. Pengerukan pasir yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu lama membuat tumpukan pasir sungai Brantas terus berkurang, sehingga dasar sungai pun semakin dalam. (Fathurrohman Muhammad, 2012)
            Perum Jasa Tirta Kediri sebagai pengelola Sungai Brantas di wilayah Kediri mencatat, penurunan dasar Sungai Brantas berlangsung sejak tahun 2004 dan semakin parah hingga tahun 2009. Jika tahun 2004 dasar sungai Brantas turun antara 3 – 4 meter, maka tahun 2006 sudah mencapai 8 meter. Bahkan tahun 2009, penurunan dasar sungai Brantas sudah mencapai 12 meter. Penurunan dasar sungai Brantas ini, tentunya berpengaruh pada keberadaan bangunan, baik kawasan pemukiman maupun fasilitas umum. Bangunan-bangunan tersebut pondasinya menjadi menggantung akibat penurunan dasar sungai. (Machfudhi Andhi, 2012)
            Sedikitnya ada 67 titik fasilitas umum yang kondisinya rusak akibat penurunan dasar sungai Brantas sebagai dampak penambangan pasir mekanis. Fasilitas umum tersebut kebanyakan berupa jembatan, bendungan, tanggul dan sarana pengairan. Beberapa diantaranya bahkan dalam kondisi kritis dan rawan ambruk terutama jika memasuki musim penghujan. (Perum Jasa Tirta, 2012) Sejumlah fasilitas umum yang rusak misalnya Bendung Gerak Waruturi Kec Gampengrejo. Paku bangunan bendungan tersebut sudah menggantung 4 meter dari lokasi serupa. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat fungsi bendungan ini sangat vital, yaitu menyuplai pengairan untuk wilayah Kediri, Jombang dan Nganjuk. (Fathurrohman Muhammad, 2012).
(Fathurrohman Muhammad, 2012).
Undang-Undang yang Mengatur Masalah Penambangan Pasir Mekanis
    Selama ini, sejumlah peraturan perundangan dibuat untuk menghadang laju maraknya penambangan pasir mekanis. Diantaranya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai.  (Biro hukum kesekertariat daerah provinsi jawa timur, 2011) Di tingkat nasional, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan. (Tambang News, 2012) Namun hal itu, tetap saja tidak berdaya, membendung terus bergulirnya aksi penambangan pasir mekanis. Sanksi tegas berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp 10 miliar tidak menjadi penghalang bagi pelaku penambangan pasir untuk tetap beroperasi.
      Sebagai upaya dalam kelestarian ekosistem lingkungan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai. Di tingkat nasional, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan. Peraturan perundangan tersebut adalah sebagai bentuk pencegahan agar para pelaku jera dan tidak melakukannya lagi, meskipun hal itu sangat sulit.


Reactions:
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment